Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka ruang dialog dengan para driver ojek online yang tergabung dalam Aliansi Driver Online Batam (ADOB) di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (17/9/2025).
Audiensi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas persoalan tarif transportasi online yang dinilai tidak dilaksanakan oleh sejumlah aplikator sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepulauan Riau.
Dalam kesempatan itu, Amsakar menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
“Saya harapkan ada pengawasan yang lebih intens terhadap pelaksanaan SK Gubernur. Kalau aturan sudah ditetapkan, jangan sampai dilangkahi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa persoalan tarif transportasi online merupakan kewenangan provinsi, sehingga pemerintah kota tidak bisa melampaui batas kewenangan yang diberikan negara.
“Kalau bukan kewenangan kita, melaksanakannya justru akan bermasalah. Karena ini domainnya ada di provinsi, maka kita akan dudukkan bersama agar tidak ada kebijakan yang dilanggar,” jelasnya.
Selanjutnya menanggapi pertanyaan terkait masih banyaknya driver ojek online yang membayar iuran BPJS secara pribadi, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batam telah mencanangkan program prioritas di mana iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi driver online ditanggung oleh Pemko Batam.
“Saya mau ojek online ini dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, ” tegasnya.
Ia pun menginstruksikan agar data para driver segera dilengkapi dan diverifikasi agar seluruh pengemudi online bisa masuk dalam daftar penerima manfaat. “Bagi yang datanya belum masuk, segera dimasukkan. Mulai Januari, jangan lagi ada yang membayar BPJS secara mandiri,” lanjutnya.
Audiensi ini diharapkan dapat menjadi momentum penyelesaian persoalan transportasi online di Batam, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi para driver yang menjadi bagian penting dalam mobilitas masyarakat.
Foto: Eriksan
Editor: Bambang
Rilis: Alfin
